Hakim Praperadilan Minta Bareskrim Kembalikan Kapal Yacht Rp 3,5 T

Hakim Praperadilan Minta Bareskrim Kembalikan Kapal Yacht Rp 3,5 T

Jakarta

Hakim praperadilan Ratmoho menyatakan penyitaan yacht milik Equanimity (Cayman) Ltd Islands tidak sah. Bareskrim Polri diminta mengembalikan yacht.

“Menimbang, hakim menilai termohon (Bareskrim Polri) tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya. Memperhatikan ketentuan UU Nomor 1/2006. Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diiajukan termohon. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk sebagian,” kata Ratmoho membacakan putusan praperadilan yang diajukan Equanimity, di Pengadilan Negeri Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018).

Hakim dalam putusannya membatalkan surat penyitaan dari Bareskrim Polri. Bareskrim diperintahkan mengembalikan yacht Equanimity yang disita.

“Menyatakan sita terhadap kapal Equanimity terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penyitaan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” ujarnya.

“Membatalkan surat perintah penyitaan, menghukum temohon untuk mengembalikan kapal yacht Equanimity kepada pemohon,” sambung Ratmoho.

Dalam pertimbangannya, Ratmoho menyatakan seharusnya Polri dalam penyitaan mengikuti aturan UU Nomor 1/2006. Izin penyitaan harus lebih dulu disampaikan ke Menkum HAM.

“Salah satu bukti surat yang diajukan dari FBI dari Kedutaan AS di Jakarta tentang permintaan melakukan operasi gabungan menyita kapal yang diburu seharusnya Polri hanya melajukan operasi gabungan saja. Isi surat tersebut dinyatakan kalau kapal Equanimity telah disita atas kerugian sipil di AS sehingga Polri telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penyitaan tersebut karena yang diminta adalah untuk melakukan operasi gabungan, tetapi Polri malah melakukan perkara pidana sendiri dan berdasarkan KUHAP,” ujarnya.

Permohonan praperadilan sebelumnya diajukan tim kuasa hukum Equanimity dalam sidang, Senin (9/4). Pihak pemohon memaparkan sejumlah alasan gugatan praperadilan terhadap penyitaan yacht berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/41/II/RES.2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februari 2018 oleh Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus.

“Penyitaan yang dilakukan tidak sah karena melanggar prosedur penyitaan dalam UU Nomor 1/2006 (tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana),” kata kuasa hukum Equanimity, Andi F Simangungsong, membacakan permohonan praperadilan di PN Jaksel.

Dipaparkan Andi, berdasarkan dokumen penyitaan, yacht disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal pidana korupsi di Malaysia dan dugaan TPPU yang terjadi di AS.

Bareskrim disebut pemohon dalam pemberitaan juga menyatakan penyitaan dilatarbelakangi adanya permintaan dari otoritas AS sehubungan diterbitkannya surat perintah penyitaan atas objek sita dari pengadilan di AS.

Hal ini, menurut tim kuasa hukum, bertentangan dengan UU Nomor 1/2006. Merujuk UU tersebut, kuasa hukum pemohon menyebut syarat yang wajib dipenuhi dalam memberikan bantuan untuk melakukan penyitaan.

(yld/fdn)

Sumber Berita Detik.Com Sbobet