KPK Segera Sidangkan Kasus BLBI

KPK Segera Sidangkan Kasus BLBI

Jakarta – KPK segera memproses berkas perkara kasus BLBI ke tahap penuntutan. Tak lama kemudian, kasus BLBI akan menuju persidangan.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pelimpahan ke penuntutan ya. Jadi dalam waktu dekat, penyidik akan menyerahkan berkas tersangka ke penuntutan itu nantinya tidak terlalu lama akan dibawa ke persidangan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018).

Sampai saat ini, ada 69 saksi yang diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka dalam kasus ini, eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Saksi tersebut terdiri dari berbagai unsur.

“Di antaranya ada dari pihak swasta yang cukup banyak, lebih dari 30 orang seingat saya. Kemudian ada pejabat dan juga pegawai dari PT Gajah Tunggal yang kita periksa. Ada dari KKSK, dari notaris juga ada, dan dari unsur-unsur yang lain. Pengacara juga ada kita periksa untuk perkara ini,” tutur Febri.

KPK memang belum pernah memeriksa Sjamsul Nursalim sebagai obligor pemegang saham BDNI. Sjamsul beserta istrinya, Itjih Nursalim diketahui berdomisili di Singapura sehingga membatasi kewenangan KPK untuk memanggil keduanya.

Padahal, KPK juga sudah pernah memanggil suami-istri tersebut dua kali, bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura.

“Sebenarnya kalau memang ada itikad baik dan ingin melakukan klarifikasi misalnya terkait dengan fakta-fakta yang ada, terkait dengan pemberian SKL (surat keterangan lunas) tersebut, justru akan lebih baik jika Sjamsul Nursalim dengan istri kemudian datang ke Indonesia dan memberikan sejumlah klarifikasi. Tapi nanti kita akan lihat kembali kita perhatikan juga fakta persidangan untuk mengurai fakta-fakta lebih rinci di kasus BLBI ini,” ujar Febri.

Dalam kasus ini Syafruddin menjadi tersangka terkait penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian negara.
(nif/dkp)

Sumber Berita Detik.Com Sbobet