Pemilik Apresiasi Putusan PN Jaksel Soal Pengembalian Yacht Rp 3,5 T

Pemilik Apresiasi Putusan PN Jaksel Soal Pengembalian Yacht Rp 3,5 T

Jakarta – Hakim PN Jaksel meminta Bareskrim Polri mengembalikan yacht Rp 3,5 triliun ke Equanimity (cayman) Ltd Islands karena penyitaannya dianggap tidak sesuai prosedur. Pihak Equanimity Ltd Islands mengapresiasi putusan tersebut.

“Kami mengapresiasi putusan PN Jaksel yang mengabulkan praperdilan sita kapal Equanimity. Nah dengan putusan ini yang penting buat kita adalah bahwa kapal itu dengan batalnya sita, dengan tidak sahnya sita kembali kepada pemilik yaitu klien kita dari perusahan Cayman itu,” kata kuasa hukum Equanimity Ltd Island Andi F Simangungsong, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018).

Andi menjelaskan dikabulkannya permohonan pihak pemilik kapal memberi kepastian hukum bagi penegak hukum jika ada perjanjian kerjasama dengan aparat hukum negara lain.

“Dengan putusan ini saya kira hakim PN Jaksel sudah bisa memberikan koridor yang lebih tegas tentang permintaan bantuan hukum terkait pidana dari negara lain, dengan putusan ini jelas bahwa aparat negara lain maupun pemerintah negara lain boleh meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan dalam masalah pidana, tetapi ada koridor yamg harus dilalui yaitu UU nomer 1/2006,” kata Andi.

Ia mengatakan setelah putusan ini kapal akan diserahkan kepada Cayman Island namun ia tidak tahu kemana kapal itu akan dibawa. Menurutnya keputusan pengoperasian kapal akan dilakukan pemilik kapal.

“Saya kira setelah kapal diserahkan oleh penyidik Polri kepada klien kita, kita akan serahkan sepenuhnya kepada klien kita dia mau ngapain. Saya kira itu perlu dibahas lebih lanjut oleh klien kita,” ujar Andi.

Dengan dikabulkannya permohonannya nantinya kru kapal dan kapal itu akan bebas berlayar kembali. Namun dia menghargai jika ada upaya hukum lanjutan dari Polri serta mengingatkan bahwa sesuai UU nomor 1/2006 FBI harus meminta bantuan melalui Kemenkum HAM.

“Ya dengan adanya putusan pengadilan (maka) tidak sah (penyitaannya), kapal itu free seperti tidak ada permasalahan hukum apapun di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya hakim tunggal Ratmoho menyatakan penyitaan yacht milik Equanimity (Cayman) Ltd Islands tidak sah. Bareskrim Polri diminta mengembalikan yacht.

“Menimbang, hakim menilai termohon (Bareskrim Polri) tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya. Memperhatikan ketentuan UU Nomor 1/2006. Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diiajukan termohon. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk sebagian,” kata Ratmoho membacakan putusan praperadilan yang diajukan Equanimity, di Pengadilan Negeri Jaksel, Selasa (17/4).

Hakim dalam putusannya membatalkan surat penyitaan dari Bareskrim Polri. Bareskrim diperintahkan mengembalikan yacht Equanimity yang disita.

“Menyatakan sita terhadap kapal Equanimity terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penyitaan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” ujarnya.
(yld/rna)

Sumber Berita Detik.Com Sbobet